RSS

Agama dan Masyarakat (Tulisan 9)

Tahun 1997 indonesia dilanda krisis moneter disertai dengan fluktuasi kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu, telah mengiring indonesia menuju konflik nasional, baik secara struktural maupun horizontal. semenjak runtuhnya rezim orde baru tahun 1998 yang di gantikan oleh oleh B.H habibie yang diharapakan dapat menata sisitem politik yang demokrasi berkeadilan.
Pada waktu itu indonesia sangat rentan dengan perpecahan, terjadi berbagai gejolak konflik di berbagai daerah, salah satunya konflik yang terjadi di poso yang di sinyalir oleh banyak kalangan adalah konflik bernuansa SARA. Adalah pertikaian suku dan pemeluk agama islam dan kristen. Peristiwa kerusuhan diawali dengan pertikaian antardua pemuda yang berbeda agama sehingga belarut dan berhujung dengan terjadinya kerusuhan. Impliksasi – implikasi kepentingan politik elite nasional, elite lokal dan miiter militer juga diduga menyulut terjadinya konflik horizonttal sehingga sulit mencari penyelesaian yang lebih tepat. Bahkan, terkesan pihak keamanan porli lamban menangani konflik tersebut. Sehigga konflik terjadi belarut – larut yang memakan korban jiwa dan harta.
Secara umum konflik di poso sudah berkangsung tiga kali. Peristiwa pertama terjadi akhir 1998, kerusuhan pertama ini denga cepat di atasi pihak keamanan setempat kemudian di ikuti oleh komitmen kedua belah pihak yang berseteru agar tidak terulang lagi. Kan tetapi berselang kurang lebih 17 bulan kemudian tepatnya pada 16 april 2000 konflik kedua pun pecah. Pada kerusuhan ini ada dugaan bahwa ada oknum yang bermain di belakang peristiwa ini yaitu : Herman Parimo dan Yahya Patiro yang beragama kristen. Keduua oknum ini adalah termasuk elite politik dan pejabat pemerintah daerah kabupaten poso.
Menjelang pemilihan kepala detrah pada waktu itu, kader – kader dari pihak umat kristiani yang bermunculan sebagai kandidat kuat yang menjadi rival buapati saat itu, Sekwan DPRD 1 Sulawaesi tengah dan Drs. Datlin Tamalagi Kahumas Pemda Sulawesi tengah. Keduan belah pihak memilki koneksi yang rill yang amat potensial sehingga sewaktu – waktu dapat dengan mudah muncul letupan ketidaksenangan yang akhirnya pada berhujung pada kerusuha. Oleh karena itu, potensi – potensi kerusuhan pada waktu itu boleh jadi karena kekecewaan dari elite politik yang beragama kristen yang merasa termarjinalisasi dalam hal politik.

Penyebab/akar dari konflik sosial yang terjadi di poso
Wapres menjelaskan bahwa kasus Poso terjadi bukan karena masalah agama namun adanya rasa ketidak adilan. awal mula terjadinya konflik karena adanya demokrasi yang secara tiba-tiba terbuka dan membuat siapapun pemenangnya akan ambil semua kekuasaan. Padahal, pada masa sebelumnya melalui muspida setempat selalu diusahakan adanya keseimbangan. contohnya, jika Bupatinya berasal dari kalangan Kristen maka Wakilnya akan dicarikan dari Islam. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian terjadi harmonisasi, namun dengan demokrasi tiba-tiba the winner take all,” kata Wapres. Karena pemenang mengambil alih semua kekuasaan, tambah Wapres maka pihak yang kalah merasa telah terjadi ketidak adilan.
Keluar dari pendapat Wapres, konflik sosial yang terjadi di poso adalah bagian dari konflik individu yang dalam masyarakat yang secara dinamis tidak dapat dipisahkan dan bertalian satu sama lain. Pendapat mengenai akar dari masalah yang bertumpu pada subsistem budaya dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama.
Argumen yang mengemuka bahwa adanya unsur suku dan agama yang mendasari konflik sosial itu adalah sesuai dengan fakta yaitu bahwa asal mula kerusuhan poso 1 berawal dari :
a) Pembacokan Ahmad yahya oleh Roy tuntuh bisalembah didalam masjid pesantren Darusalam pada bulan ramadhan.
b) Pemusnahan dan pengusiran terhadap suku – suku pendatang seperti bugis, jawa, dan gorontalo, serta kaili pada kerusuhan ke III.
c) Pemaksaan agama kristen kepada masyarakat muslim di daerah pedalaman kabupaten terutama di daerah tentena dusun III salena, sangira, toinase, Boe, dan meko yang memperkuat dugaan bahwa kerusuhan ini merupakan gerakan kristenisasi secara paksa yang mengindikasikan keterlibatan Sinode GKSD tentena.
d) Peneyerangan kelompok merah dengan bersandikan simbol – simbol perjuangan ke agamaan kristiani pada kerusuhan ke III.
e) Pembakaran rumah – rumah penduduk muslim oleh kelompok merah pada kerusuhan III. Pada kerusuhan ke I dan II terjadi aksi saling bakar ruamh penduduk antara pihak kristen dan islam.
f) Terjadi pembakaran rumah ibdah gereja dan masjid, sarana pendidikan ke dua belah pihak, pembakaran rumah penduduk asli poso di lombogia, sayo, kasintuvu.
g) Adanya pengerah anggota pasukan merah yang berasal dari suku flores, toraja dan manado.
h) Adanya pelatihan militer kristen di desa kelei yang berlangsung 1 tahun 6 bulan sebelum meledak kerusuhan III.
Terlepas dari setuju tidak terhadap pendapat mengenai akar amsalah dari konflik poso, secara sibernetik hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut : bahwa pada intinya budaya pada masyarakat poso mempunyai fungsi untuk mempertahan kan pola atas nilai – nilai sintuvu maroso yang selama ini menjadi anutan masyrakat poso itu sendiri. adanya Pembacokan Ahmad yahya oleh Roy tuntuh bisalembah didalam masjid pesantren Darusalam pada bulan ramadhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai nilai yang selama ini manjadi landasan hidup bersama. Pada satu sisi muslim terusik ketentramannya dalam menjalankan ibadah di bulan ramadhan kemudian menimbulkan reaksi balik untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap pelaku pelanggaran nilai – nilai tersebut. Disisi lain bagi masyarakat kristiani hal ini menimbulakn masalah baru mengingat aksi masa tidak di tujukan terhadap pelaju melainkan pada pengrusakan hotel dan satrana maksiat serta operasi miras, yang di anggap telah menggangu kehidmatan masyrakat kristiani merayakan natal, karena harapan mereka operasi – opresi tersebut di laksanakan setelah hari natal.
Pandangan kedua tehadap akar masalah konflik sosial yang terjadi di poso adalah dalam hal ini adanya perkelahian antar pemuda yang di akibatkan oleh minuman keras. Tidak di terapkan hukum secara adil maka ada kelompok yang merasa tidak mendapat keadilan misalnya adanya keterpihakan, menginjak hak asasi manusia dan lain- lain.
Pendapat ketiga mengatakan bahwa akar dari konflik sosial yang terjadi di poso terletak pada masalah politik. Bermula dari suksesi bupati, jabatan sekretaris wilayah daerah kabupaten dan terutama menyangkut soal keseimbangan jabatan – jabatan dalam pemerintahan.
Pendapat keempat mengatakan bahwa akar masalah dari kerusuhan poso adalah justru terletak karena adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan pendapatan antara panduduk asli poso dan kaum pendatang seperti bugis, jawa, gorontalo, dan kaili. Kecemburuan sosial penduduk asli cukup beralasan dimana pendapatan mereka sebagai masyarakat asli malah tertinggal dari kaum pendatang.
2. Dampak dari konflik sosial yang terjadi di poso
kerusuhan yang terjadi di poso menimbulkan dampak sosial yang cukup besar jika di liat dari kerugian yang di akibatkan konflik tersebut. Selain kehilangan nyawa dan harta benda, secara psikologis bendampak besar bagi mereka yang mengalami kerusuhan itu, Dampak psikologis tidak akan hilang dalam waktu singkat. Jika dilihat dari keseluruhan, kerusuhan poso bukan suatu kerusuhan biasa, melainkan merupakan suatu tragedi kemanusiaan sebagai buah hasil perang sipil. Satu kerusuhan yang dilancarkan secara sepihak oleh kelompok merah, terhadap penduduk muslim kota poso dan minoritas penduduk muslim di pedalaman kabupaten poso yang tidak mengerti sama sekali dengan permasalahan yang muncul di kota poso.
Dampak kerusuhan poso dapat di bedakan dalam beberapa segi :
1. Budaya dampak sosial yang terjadi adalah :
di anut kembali budaya “pengayau” dari masyarakat pedalaman (suku pamona dan suku mori).
Dilanggarnya ajaran agama dari kedua kelompok yang bertikai dalam mencapai tujuan politiknya.
 Runtuhnya nilai – nilai kesepakatan bersama sintuwu maroso yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat poso yang pluralis.
2. Hukum dampak sosial yang terjadi adalah :
Terjadinya disintegrasi dalam masyarakat poso ke dalam dua kelompok yaitu kelompok merah dan kelompok putih.
 Tidak dapat di pertahankan nilai- nilai kemanusiaan akibat terjdi kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak serta orang tua dan pelecehan seksual.
Runtuhnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan kewibawaan hulum di masyarakat kabupaten poso.
Muculnya perasaan dendam dari korban – korban kerusuhan terhadap pelaku.
3. Politik dampak sosial yang terjadi adalah :
Terhentinya roda pemerintahan.
Jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah terhadap masyarakat.
Hilanggnya sikap demokratis dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat masing – masing kelompok kepentingan.
Legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam pencapaian tujuannya.
4. Ekonomi dampak sosial yang terjadi adalah :
 Lepas dan hilangnya faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat, seperti sawah, tanaman kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah makan, hotel dan lain sebagainya.
Eksodus besar – besaran penduduk muslim poso.
Terhentinya roda perekonomian.
Rawan pangan.
Munculnya pengangguran dan kelangkaankesempatan kerja.

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kemiskinan (Tulisan 8)

Ratusan calon penumpang kereta api mengamuk setelah tak kebagian tiket di Stasiun Kediri. Sebagian dari mereka telah menginap selama empat hari demi mendapat tiket ekonomi tujuan Bandung-Jakarta.

Emosi para penumpang ini tak terbendung ketika petugas penjualan tiket tiba-tiba menutup loket tanpa pemberitahuan yang jelas. Hal itu mengejutkan ratusan calon penumpang yang mengular sejak pagi hingga keluar stasiun. “Apa-apaan ini kok ditutup,” ujar mereka bersamaan, Jumat, 30 Desember 2011.

Mereka adalah calon penumpang KA Ekonomi Brantas jurusan Jakarta dan KA Ekonomi Kahuripan jurusan Bandung. Harapan untuk mendapatkan tiket pupus meski telah berdiri di depan loket sejak pukul 03.00 WIB dini hari. Petugas loket mengatakan tiket dua kereta api ekonomi yang berangkat dari Kediri itu habis. Padahal jumlah pembeli tiket baru mencapai 20 orang.

Protes yang dilancarkan seorang penumpang diikuti puluhan calon penumpang lainnya dengan emosi. Mereka menuding petugas loket sengaja mempermainkan tiket untuk mencari keuntungan. “Pasti dijual di dalam, masak baru 20 orang kursi seluruh kereta sudah habis,” tuding Devi, 23 tahun, calon penumpang KA Kahuripan kepada petugas loket.

Kemarahan yang sama disampaikan Broto, calon penumpang KA Brantas jurusan Jakarta yang dialihkan ke KA Matarmaja dengan harga tiket lebih tinggi. Dia merasa dipermainkan karena calon penumpang yang antre di belakangnya justru mendapatkan tiket KA Brantas. “Ini sudah enggak benar. Saya berdiri di sini sejak pagi tidak untuk dipermainkan,” katanya sambil mengembalikan tiket kepada petugas.

Suasana makin memanas ketika para penumpang merangsek ke depan dan mencecar petugas loket. Seorang petugas keamanan stasiun juga tampak gelagapan ketika dimaki-maki para penumpang yang marah. Beberapa dari mereka langsung pergi meninggalkan stasiun setelah melempar tiket kepada petugas.
Tiket bagi penumpang anak yang menggunakan jasa KA Kelas Ekonomi dihapus per Senin, 1 Januari 2012. Kebijakan tersebut bersamaan dengan pemberlakuan tiket baru KA kelas rakyat itu yang terbagi dalam dua zona, terdekat dan terjauh berdasarkan jarak tempuh.
Juru bicara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Pusat, Sugeng Priyono yang dihubungi, Kamis (29/12), membenarkan kebijakan baru yang diambil operator plat merah tersebut. “Tiket anak memang ditiadakan, sedangkan pembagian zona sebagai dasar penentuan tarif KA Ekonomi, sudah lama kami berlakukan,” jelasnya.
Menurut dia, kebijakan pembagian zona tersebut telah diberlakukan dalam penentuan tarif pada akhir 2010. Saat itu, penghitungan tarif KA Ekonomi didasarkan pada tiga zona jarak.
Dalam kebijakan 2012, penghitungannya lebih dipersempit berikut penghapusan tarif anak. “Selama ini, tarif anak banyak disalahgunakan. Lagi pula keberadaannya tidak terlalu signifikan,” tandasnya.
Berdasarkan pengamatan BUMN transportasi itu, frekuensi berpergian anak dengan KA tidak sering. Di lapangan, tiket bagi penumpang anak juga menyulitkan petugas loket melakukan pembuktian.
Dijelaskannya, potongan tarif anak selama ini adalah 30 persen dari tarif tiket penumpang dewasa. Bagi pihaknya, potongan itu tidak terlalu besar apalagi jika dikaitkan dengan tarif KA Ekonomi yang berlaku saat ini yang tergolong sudah murah.

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 

Perkembangan Sosial (Tulisan 7)

Kekerasan akibat sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Mesuji di Lampung dan di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan hendaknya dijadikan pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan serupa di seluruh Indonesia.
Pendekatannya harus utuh dengan mencakup kebijakan pertanahan pemerintah di tingkat hulu serta penanganan konflik dan kekerasan di tingkat hilir.
Imbauan itu disampaikan anggota Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis, di Jakarta, Kamis (22/12/2011). Komnas HAM telah menurunkan tim investigasi di tiga titik di Kabupaten Mesuji di Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah.
Namun, hingga kini, persoalan itu belum dituntaskan sehingga konflik masih terus berlangsung sampai sekarang. Nur Kholis menilai, kekerasan yang menewaskan sejumlah korban merupakan efek dari sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan.
Masalah berakar pada politik agraria yang dijalankan pemerintah, yang mencakup kementerian Kehutanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama ini politik pertanahan cenderung mendukung perusahaan perkebunan besar daripada warga yang tinggal atau menggarap lahan tersebut.
“Pemerintah harus mengevaluasi dan menata ulang politik agraria itu. Hentikan sementara (moratorium) semua perizinan penggunaan lahan karena banyak masalah muncul dari sini. Ada pelanggaran batas izin, konflik dengan lahan warga dan tanah adat desa, dan penempatan aparat keamanan untuk menjaga perkebunan. Ini terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Persoalan ini menjadi rumit karena banyak kepentingan politik, modal, dan kekuasaan daerah yang bermain. Lembaga-lembaga yang berusaha menangani masalah ini kandas, termasuk Komnas HAM.
Pemerintah perlu turun tangan untuk membuat penyelesaian secara menyeluruh dengan skema kebijakan yang jelas. Dalam hal ini, rakyat harus dijadikan asset untuk dilindungi dan diberi hak untuk hidup dan mengembangkan ekonomi.
Pada tingkat hilir, pemerintah harus mengusut dan menindak pelaku kekerasan. Siapa pun yang terlibat kekerasan perlu diproses hukum secara tegas dan adil. Jangan tempatkan rakyat sebagai musuh dan penganggu. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945, yaitu negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.
“Jadikan kasus Mesuji sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan semua kasus serupa di seluruh Indonesia. Jangan tangani secara sepotong-potong. Jika tidak, kasus-kasus serupa akan terus terulang di tempat lain
Pamswakarsa kemudian membunuh dan memenggal kedua petani bernama Indra Safei (16) dan Saktu Macan (17). Warga pun berang. Mereka kemudian melakukan pembalasan dengan mengobrak-abrik PT SWA dan membunuh lima karyawan serta memenggal dua petugas pamswakarsa, lantas menggantungkan tubuhnya di tiang.

Sementara itu, warga di Kabupaten Mesuji, Lampung, mulai kesal. Pasalnya, warga tak dapat bertemu dengan Tim Pencari Fakta (TPF) DPR yang berkunjung ke Mesuji. Warga dihalang-halangi polisi dan pemerintah kabupaten untuk bertemu anggota tim.

Anehnya, hingga kemarin, TPF DPR hanya mendatangi kecamatan dan salah satu tempat pengungsian. Mereka tak datang ke lokasi dan tak berbincang dengan korban penembakan. Hal itu membuat warga kecewa. Sebab, mereka tak bisa langsung mengutarakan kesaksiannya

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 

Masyarakat Desa vs Kota (Tulisan 6)

Banyak perbadaan perbadaan yang terjadi di antara mesyarakan pedesaan dan perkotaan, seperti yang kita ketahui pada umumnya cara berpakaian, makanan dan perumahan. Masyarakat pedesaan lebih ke tingkat sederhana dari cara berpakaian, makanan apa adanya dan perumahan dengan tujuan yaitu asal mempunyai tempat tinggal dan rumah, lain halnya dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan berpakaian dengan cara formal , kemewahan dan royal, karena orang masyarakat kota itu berfikir berpakaian adalah melambangakan kedudukan tingkat sosial atau kedudukan sosial, makan dengan harga yang mahal tidak melihat harga sudah menjadi hal yang biasa, selain itu jika menjamu tamu masyarakat perkotaan menghidangkan makanan dengan harus kedudukan lebih tinggi, artinya disajikan dengan makanan mewah.lalu mencari tempat tinggal dengan pemikiran nyaman dengan konsep rumah mewah dan megah. Namun dari itu semua kelemahan masyarakat kota adalah kehidupan keagaaman kurang, mereka hanya beribadah seperti di masjid, greja, lebih memandang keduniawian. Sedangakan masyarakat pedesaan lebih memandang kea rah keagamaan. Pada umumnya masyarakat perkotaan lebih bisa mengurus dirinya sendiri, lalu untuk mempersatukan kekeluargaan sangat susah. Kemungkinan mendapati pekerjaan lebih banyak jatuh kesempatan pada masyarakat kota daripada masyarakat pedesaan . masyarakat pedesaan lebih memilih pekerjaan yang bersifat seragam seperti bertani. Yang lebih mendasar perubahan sosial diperkotaan, karena sifat perkotaan itu kebih terbuka dari luar sehingga lebih maju, dan adanya perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Seperti contoh golongan muda lebih mengikuti dunia atau hal hal yang baru .
Karakteristik umum masyarakat pedesaan yaitu masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri dalam hidup bermasyarakat, yang biasa nampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat dicontohkan pada kehidupan masyarakat desa di jawa. Namun dengan adanya perubahan sosial dan kebudayaan serta teknologi dan informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku. Berikut ini ciri-ciri karakteristik masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka yang bersifat umum.
1. Sederhana
2. Mudah curiga
3. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku didaerahnya
4. Mempunyai sifat kekeluargaan
5. Lugas atau berbicara apa adanya
6. Tertutup dalam hal keuangan mereka
7. Perasaan tidak ada percaya diri terhadap masyarakat kota
8. Menghargai orang lain
9. Demokratis dan religius
10. Jika berjanji, akan selalu diingat

Sedangkan cara beadaptasi mereka sangat sederhana, dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan gotong royong antara sesama, serta yang paling menarik adalah sikap sopan santun yang kerap digunakan masyarakat pedesaan.
Berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan lebih mengutamakan kenyamanan bersama dibanding kenyamanan pribadi atau individu. Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai urban community.
Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu:
1. kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Masyarakat kota hanya melakukan kegiatan keagamaan hanya bertempat di rumah peribadatan seperti di masjid, gereja, dan lainnya.
2. orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain
3. di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan politik dan agama dan sebagainya.
4. jalan pikiran rasional yang dianut oleh masyarkat perkotaan.
5. interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 

Pelapisan Sosial (Tulisan 5)

Hubungannya kuliah dengan bangsawan? Tapi ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan urusan ningrat atau darah biru. Soalnya, bangsawan yang dimaksud adalah “bangsane tangi awan”. Kalo artinya kurang lebih, “macam orang yang biasa bangun siang” Jadi kalo dia nggak ada kuliah pagi bisa bangun lebih siang.
Tidak seperti waktu di SMA selalu masuk jam tujuh pagi, kalo telat, harus siap segudang alasan untuk berurusan dengan guru BP. Memang di kuliah kadang berbeda tergantung dosennya, ada yang telat 5 menit, pintu dikunci, tapi ada juga yang nggak peduli mahasiswa mau masuk kelas jam berapa. Nah, mahasiswa yang sering masuk telat kalo kuliah pagi itulah, memperoleh gelar “ke-bangsawanan-nya” …. wakakakak……
Jadi untuk jadi bangsawan nggak usah repot-repot nunggu panggilan dari kraton ini itu ataupun dari Buckingham, wah kadohan …….. berat di ongkos ….. Apalagi kalo mesti mempersunting putri kraton , wah bagai pungguk merindukan bakwan ….wakakkaka….
Tapi berurusan dengan teman yang tergolong “bangsawan” ini kadang bikin suntuk juga. Misal kemarinnya sudah janjian pagi-pagi sekali kita datang ke tempat kost-nya, digedor-gedor nggak bangun-bangun. Yang jelas kita sudah harus niteni, kalo dengan “para bangsawan”, jamnya harus disesuaikan dengan “tradisi” mereka. Apalagi kalo malamnya habis begadang. Sudah “bangsawan” tidurnya “mbathang” pula. Benar-benar keturunan “ningrat” tulen alias “neng-ratan” (jalanan), wakakak ….
Berbicara soal bangsawan, ternyata keluargaku waktu kecil juga termasuk “keluarga bangsawan”, hihihi…… Tentu saja tidak tiap hari, hanya setiap hari Minggu atau libur saja. Seringnya ngumpul di satu kasur bareng-bareng, sambil ngulet. Ternyata momen tersebut sangat berguna untuk keakraban keluarga. Itulah indahnya jadi “keluarga bangsawan”, hihihi …. Terus gelar ke-bangsawanan-nya apa? Ya, bikin sendiri, misal KGPAMD, tentu saja KGPA yang ini bukan Kanjeng Gusti Pangeran, karena lengkapnya adalah “Kalo Gue Pengin Adus Makan Dulu”, hihihihi …..
Bagi “keluarga bangsawan” ini ada istilah “mbangkong”, yaitu memperpanjang tidur. Sayangnya sekarang di jaman modern ini makin banyak gangguan untuk bisa melestarikan tradisi mbangkong sekeluarga. Belum-belum sudah ada panggilan ponsel, fb, twitter, dsb. Jadi banyak kendala bila suatu “keluarga bangsawan” akan “nguri-nguri” budaya mbangkong. Tidak seperti dulu dimana telpon masih jarang yang punya, dan TVRI juga mulai siaran nggak pagi banget. Mbangkong sekeluarga yang versi orisinil tentunya adalah “do nothing” selain berkumpul seluruh anggota keluarga, bukannya sambil sibuk update status apa njawab sms.

Gelar “Raden” di depan nama Jawa, adalah simbol status sosial yang tinggi: Ningrat alias Bangsawan. Itu artinya, Raden Sukarno adalah trah manusia dari kasta berdarah biru. Di zaman manusia masih memuja batu, trah ningrat identik dengan keturunan dewa. Bagi sebagian rakyat jelata, Raden Sukarno digolongkan sebagai manusia setengah dewa karena keningratannya. Kaum bangsawan, memang dipercaya merupakan khafilah di muka bumi. Lahir dan dilahirkan dengan kodrat menjadi pemimpin bagi bangsanya.
Paham seperti itu, tidak hanya berlaku di bumi Nusantara, tetapi juga di berbagai belahan dunia yang lain. Simak saja sejarah kekaisaran Roma, dinasti-dinasti Tiongkok, khafilah-khafilah Timur Tengah, peradaban tua Yunani, hingga kehidupan primitif di pedalaman Amazon.
Adalah Putra Sang Fajar, yang lahir dengan kodrat menjadi pemimpin bagi bangsanya. Adalah Kusno, yang kemudian diganti nama menjadi Sukarno, sang pembebas negeri dari cengkeraman durjana penjajah. Adalah Bung Karno, lelaki pecinta keindahan, yang terlahir sebagai ikon perubahan peradaban. Dialah yang mempreteli “alur dewa” pada dirinya. Dia sendirilah yang mencopot gelar raden di depan namanya.
Perubahan tidak dilakukan dalam hitungan kedipan mata. Namun setidaknya bisa dicatat, tonggak kesadaran Sukarno tadi, terjadi sesaat setelah lulus kuliah, tahunnya berkisar 1926. Pada waktu itu, Sukarno muda mulai bergulat dengan sebuah persimpangan. Simpang jalan antara bekerja mengamalkan ilmu teknik sipilnya, atau bekerja membangun pondasi sebuah bangsa yang merdeka.
Sejarah mencatat, ia melakukan keduanya. Pada 26 Juli 1926, ia membuka biro teknik yang pertama, bekerja sama dengan teman sekelasnya di THS, Ir. Anwari. Pada rentang kurun yang sama, Sukarno juga makin jauh terseret dalam gerakan politik. Gerakan kebangsaan. Ia berpidato, berkhotbah, melancarkan propaganda kebangsaan bagi jiwa-jiwa kerdil yang telah ratusan tahun direndahkan, ditekan, diinjak, dihinakan.
Sebagai lelaki 25 tahun, semangat Sukarno masih menyala-nyala. Ia mengkhotbahkan nasionalisme terpimpin. Ia cekoki rakyat-rakyat di pinggir jalan, rakyat-rakyat di pedalaman, rakyat-rakyat pemakan bangku sekolah dengan kesadaran nasional. Ia tidak hanya mencekoki kesadaran berbangsa, tetapi juga tampil menjadi pemimpin di antara rakyatnya.
Nah, tahukah Anda, hal apa yang pertama kali ia cekokkan ke otak bangsanya? Tak lain adalah paham demokrasi sebagai ganti feodalisme yang telah bercokol berabad-abad. Benar. Ia mulai dari sana.
Begini antara lain bunyi khotbah Bung Karno, “Kita memerlukan persamaan hak. Kita telah mengalami ketidaksamaan selama hidup kita. Mari kita tanggalkan pemakaian gelar-gelar. Walaupun saya dilahirkan dalam kelas ningrat, saya tidak pernah menyebut diriku raden dan saya minta kepada saudara-saudara mulai dari saat ini dan untuk seterusnya supaya saudara-saudara jangan memanggil saya raden. Mulai dari sekarang, jangan ada seorang pun menyebutku sebagai tedaking kusuma rembesing madu — keturunan bangsawan. Tidak. Aku hanya cucu dari seorang petani. Feodalisme adalah kepunyaan masa lalu yang sudah dikubur. Feodalisme bukan kepunyaan Indonesia di masa yang akan datang.”
Gamblang benar sikap Bung Karno terhadap feodalisme, sekalipun ia berasal dari sana. Gamblang pula apa yang ada di benaknya. Perjuangan yang dilandaskan atas perbedaan kelas, tidak akan melahirkan sebuah bangsa demokratis. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka, tidak akan kokoh tanpa pondasi keterlibatan rakyat semesta. Karena itu pula, yang pertama Bung Karno lakukan adalah menaikkan derajat rakyat yang selamanya hanya mengenal sistem feodalisme, ditingkah imperialisme yang dholim.
Langkah demi langkah mewujudkan perjuangan tanpa perbedaan kelas, dimulai dari pendekatan bahasa. Sukarno tidak mungkin melanggengkan bahasa Jawa, bahasa ibu, karena ia tahu betul, dalam bahasa Jawa terdapat 13 tingkatan yang pemakaiannya tergantung pada siapa yang menjadi lawan bicara. Belum lagi fakta, bahwa Nusantara memiliki ratusan bahasa daerah, dengan ribuan dialeknya.
Pada saat yang sama, bahasa Indonesia (Melayu), hanya dipakai oleh kaum ningrat, tidak oleh rayat biasa. Itulah satu celah yang ditangkap Sukarno dengan jitu. Maka, ia pun berseru, “Mulai hari ini, menit ini, mari kita berbicara dalam bahasa Indonesia.” Ya, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat dari yang paling ningrat hingga yang paling sudra, untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Suatu cara mengangkat derajat bangsa, dan meninggalkan feodalisme.
Dengan bahasa Indonesia, Bung Karno menekankan pesan penting, “Hendaknya rakyat Marhaen dan orang bangsawan berbicara dalam bahasa yang sama. Hendaknya seseorang dari satu pulau dapat berhubungan dengan saudara-saudarnya di pulau lain dalam bahasa yang sama. Kalau kita, yang bernak-pinak seperti kelinci, akan menjadi satu masyarakat, satu bangsa, kita harus mempunyai satu bahasa persatuan. Bahasa dari Indonesia Baru.” (roso daras)

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 

Warga Negara (Tulisan 4)

Pengangkatan sekitar 647.000 guru dan pegawai honorer di tingkat TK-SMA/SMK menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS) sampai saat ini terkatung-katung. Pasalnya, rancangan peraturan pemerintah (PP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS yang jadi dasar hukum pengangkatan belum juga disahkan pemerintah.
“Sampai saat ini belum ada kepastian soal pengangkatan guru dan pegawai sekolah honorer, padahal sudah didata yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi guru dan pegawai PNS,” kata Ketua Umum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHNSI) Ani Agustina, Selasa (1/11/2011) di Jakarta.
Berdasarkan pendataan, guru dan pegawai honorer yang penggajiannya non-APBN/APBD masuk dalam kategori K-2. Sebanyak 600.000 guru dan pegawai sekolah tercatat diangkat dengan PP pengangkatan pegawai honorer yang baru.
Namun, ada juga guru dan pegawai sekolah yang penggajiannya dari APBN/APBD yang masih tersisa. Sebanyak 47.000 guru dan pegawai sekolah honorer dari 67.000 orang yang seharusnya sudah diangkat, ternyata tercecer. Mereka tetap akan diangkat dengan menggunakan PP pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS yang sedang ditunggu pengesahannya.
Menurut Ani, para guru honorer saat ini resah karena janji pemerintah untuk memberi status guru PNS bagi pendidik yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun ini tidak juga terealisasi. “Ada kekhawatiran juga, nanti guru honorer yang sudah didata tapi tidak diangkat justru diputuskan hubungan kerjanya oleh sekolah. Karena itu, kami terus berjuang supaya segera ada kepastian,” ungkap Ani.
Perwakilan guru honorer dan pegawai sekolah yang tergabung dalam FTHSNI telah mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, informasi yang disampaikan belum juga memberi kepastian.
Terhitung dari 2008 sampai dengan sekarang melalui perjalanan dengan berstatus guru honorer kategori 2 di salah Satu Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah jam mengajar tiap minggunya kurang lebih 30-32 jam. Namun beginilah nasib guru honorer kategori 2, tak ada kejelasan dan tak tentu arah kedepannya hanya menjalani pekerjaan secara ikhlas (bagaimana tidak ikhlas mencerminkan dari gaji yang didapat ^_ ^ He he Kididng).
Menurut data yang saya dapat ketika jalan-jalan iseng didunia maya, jumlah guru honorer kurang lebih 647.000 orang (wah…. wah…. banyak banget Kapan giliran saya diangkat jadi PNS yah … ^_^ He he ngarep). Maka dari itu banyak sebagian dari guru tersebut membentuk beberapa macam organisasi yang menyuarakan aspirasi mereka menuntut kejelasan tentang nasib mereka. Apalagi dengan adanya moratorium …. (makin tidak jelas lagi deh….. mmmmmm T_T).
Kalau saya sendiri sih bukannya tidak mau ikut organisasi-organisasi semacam itu (Tapi Tetap mendukung, Paham dengan kondisi yang sama ^_^) , Namun saya tidak mau banyak menuntut, Bukan karena tidak berani hanya saja karena memang belum sama sekali memberikan prestasi yang diri pribadi persembahkan untuk bangsa ini, jadi merasa “belum layak” untuk menuntut pada Negara.
Untuk saat ini hanya menjalankan amanah dengan ikhlas saja (bener-bener ikhlas sampai-sampai gajipun ditunggak 3 bulan ^_^ he he belajar sabar) dan ikut berkumpul dengan guru-guru yang lain dalam wadah KKG dan mengikuti pelatihan-pelatihan gratis saja (hehe ^_^ mumpung ada yang bayarin). karena beginilah nasib guru honorer kategori 2 dengan jumlah Jam mengajar setumpuk digaji seadanya (berapa besarnya???? He he pasti Tahu donk berapa ^_^) yang berharap sedikit jadi PNS.
Saya Pribadi sih hanya memohon doanya Karena memang menurut pak Ustad, Do’a itu dapat mengubah takdir yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mohon didoakan ^_^. (doanya yang baik-baik aja yah ^_^).
Sekalian saja mumpung sedang posting tentang PNS, Saya mempunyai File sedikit mengenai soal-soal tes CPNS yang sebetulnya sudah lama sekali tersimpan dikomputer yang dulu didapat dari browsing internet juga, tapi sumbernya sendiri lupa dari website apa jadi mohon maaf jika URLnya tidak ditampilkan.

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 

Pemuda dan Sosialisasi (Tulisan 3)

Gotong Royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari jaman daulu kala hingga saat ini.Rasa kebersamaan ini muncul,karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untk meringankan beban yang sedang dipikul.Hanya di Indonesia,kita bisa menemukan sikap gotong royong ini karena di negara lain tidak ada sikap ini dikarenakan saling acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya.

Ini merupakan sikap positif yang harus di lestarikan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh & kuat di segala lini.Tidak hanya dipedesaan bisa kita jumpai sikap gotong royong,melainkan di daerah perkotaan pun bisa kita jumpai dengan mudah.Karena secara culture,budaya tersebut memang sudah di tanamkan sifat ini sejak kecil hingga dewasa.

Karena ini merupakan salah satu cermin yang membuat Indonesia bersatu dari sabang hingga merauke,walaupun berbeda agama,suku & warna kulit tapi kita tetap menjadi kesatuan yang kokoh.Inilah alah satu budaya bangsa yang membuat Indonesia,di puja & puji oleh bangsa lain karena budayanya yang unik & penuh toleransi antar sesame manusia.
Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni masyarakat majemuk dengan 1.128 suku bangsa. Jumlah penduduk yang mencapai 227.556.363 orang membuat Indonesia bertengger pada rangking ketiga negara berpenduduk terbesar di dunia.
Kemajemukan bangsa ternyata menjadi buah simalakama bagi negara, karena tak kuasa memeratakan pembangunan di daerah. Tak heran kerapkali muncul gerakan separatis untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik ini. Sebut saja, PRRI/Permesta, GAM, dan OPM. Masih terekam juga dalam sejarah kita lepasnya Timor Timur pada tahun 1999 . Itu semua adalah bentuk ketidakpuasan rakyat atas tertinggalnya daerah mereka dari segala sisi kehidupan.
Saat duduk di bangku Sekolah Dasar kita pasti pernah mendengar istilah gotong royong. Tepatnya dibekali pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Gotong royong adalah adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didamba bersama. Menurut M Nasroen gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia. Dalam pranata lain disebutkan gotong royong merupakan budaya bangsa yang tak dipunyai oleh bangsa lain sehingga bangsa Indonesia dikenal unik dan penuh toleran antar sesama manusia.
Pasca kemerdekaan nampaknya budaya gotong royong hanya memenuhi buku-buku dan ruang kelas sebagai romantika masa lalu bangsa. Serta dipakai sebagai merk untuk menarik minat Turis menjajaki negara kepulauan ini. Tak ada implementasi nasional seperti ketika bangsa Indonesia gotong royong melawan penjajah sampai Indonesia merdeka. Apalagi sekarang budaya gotong royong telah mengkerdil menjadi budaya daerah, dalam semangat otonomi berlebihan masing-masing daerah hanya berkutat membangun daerah masing-masing.
Plato mengungkapkan bahwa negara (kota: polis) yang baik terwujud dari harmonisasi orang-orang yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini senada dengan budaya bangsa kita (gotong royong). Maka disinilah peran pemerintah sangat vital untuk kembali membumikan budaya bangsa yang hilang ini. Agar kembali menjadi ikon bangsa dan mendukung suksesi pembangunan nasional yang merata sehingga terwujudlah negara yang baik.
Untuk membumikan kembali budaya gotong royong, tak cukup pemerintah hanya membuat iklan di media informasi ataupun di jalan-jalan. Apabila kita belajar dari keberhasilan Soekarno, adalah menjadi tugas pemimpin negara untuk melakukan komunikasi massa dalam memobilisasi mereka demi mewujudkan cita-cita bersama. Karena tak akan ada hasilnya segala program pemerintah tanpa ada sinergi rakyat dan penguasa.
Wujud negara yang baik digambarkan oleh Rousseau sebagai sebuah masyarakat politik yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara rakyat dan penguasa. “Ringan sama dipikul, Berat sama dijinjing” begitu kata peribahasa kita.

 
Leave a comment

Posted by on December 30, 2011 in ISD

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.